Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadue II no. 821 Unaaha - Kabupaten Konawe

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Layanan Kepaniteraan Pidana

Layanan Kepaniteraan Perdata

a.Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.

b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.

c. Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI.

d. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.

e. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

f. Menerima pendaftaran pekara perlawanan HKI.

g. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.

h. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek

i. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.

j. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

k. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

l. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.

m. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.

n. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.

o. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.

p. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.

q. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.

r. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.

s. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.

t. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.

u. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.

v. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

Layanan Kepaniteraan Hukum

a. Permohonan pendaftaran pendirian CV.

b. Permohonan waarmaking surat-surat.

c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.

d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.

e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

f. Permohonan pendaftaran surat kuasa.

g. Permohonan legalisasi surat.

h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.

i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.

j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.

k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.

l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

Layanan Sub Bagian Umum

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

 

Dasar hukum PTSP : Surat Keputusan PTSP