JAM KERJA BULAN RAMADHAN

PENGUMUMAN LIBUR DAN CUTI BERSAMA

Pengadilan Negeri Unaaha membuka lowongan kerja sebagai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)

Dengan syarat dapat dilihat pada foto yang tertera.

Dapat menghubungi no wa melalui chat ke 082239364441 untuk informasi lebih lanjut .

Berkas lamaran dapat dikrimkan langsung ke kantor Pengadilan Negeri Unaaha paling lambat tanggal 29 Februari 2024.

Jadilah bagian dari Pengadilan Negeri Unaaha.

PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG / JASA
Nomor
: 2663/PAN.PN.W23-U5/PL1.1.5/XII/2023
Tanggal : 29 Desember 2023
Nama Paket : Pengadaan Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
Nilai HPS
: Rp.24.200.000
Tahun Angg. : 2024

Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa

Nomor  : 2662/PAN.PN.W23-U5/PL1.1.5/XII/2023
Tanggal : 29 Desember 2023

Maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bersama Tim Evaluasi Posbakum Pengadilan
Negeri Unaaha menyampaikan pengumuman Pemenang pada paket tersebut diatas
sebagai berikut :

Nama Penyedia : LBH KASASI Sulawesi Tenggara
Nama Direktur : Ahmad Fajar Adi, S.H.
Alamat : Perumahan Dosen Kampus Pasca Sarjana UHO  No.4A, Kota Kendari.
NPWP  : 76.081.755.1.-811.000
Harga Penawaran / Terkoreksi  : 24.200.000
Harga Hasil Negosiasi : 24.200.000
Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Demikian pengumuman ini kami sapaikan.

Tim Evaluasi Posbakum                                                    Pejabat Pengadaan

TTD                                                                                         TTD

Hj. HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.                         YUDI WIJAYA, S.H.
NIP.1967033019910991032001                                       NIP.198203032005021002

Dokumen pdf

Berdasarkan :
a. Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum;
b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan barang dan Jasa
dan turunannya;
c. Peraturan Mahkamah Agung No 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
d. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
e. Peraturan Kepala Lembaga Kebiakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Nomor
14 dan 15 tahun 2012 tentang penetapan standar bidding dokumen;
f. Petikan DIPA Pengadilan Negeri Unaaha Nomor SP DIPA- 005.03.2.477225/2024
tanggal 28 November 2023;

Mengumumkan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi sebagai berikut:
I. Paket Pekerjaan
Nama paket : Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Unaaha
Nilai Pagu total Belanja Jasa : Rp. 24.200.000,-
(Dua puluh empat juta rupiah)
HPS : Rp. 24.200.000,-
(Dua puluh empat juta rupiah)
Sumber Dana : APBN/DIPA Pengadilan Negeri Unaaha
Tahun Angaran : 2024
Metode : Pengadaan Langsung dengan SPK
Evaluasi : Sistem Gugur
Jenis Kontrak : Harga satuan

II. Pelaksanaan pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor Pengadilan Negeri Unaaha
Jl. Inolobunggadue II No. 821
Kelurahan Inolobunggadue Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon/Fax : (0408) 2421900
Website : http://www.pn-unaaha.go.id
E-Mail : pn_unaaha@yahoo.co.id

III. Persyaratan Perserta
1. Peserta adalah Lembaga Bantuan Hukum yang berasal dari:
- Lembaga Swadaya Masyarakat penyedia advokasi hukum, atau;
- Organisasi Profesi Advokat, atau;
- Lembaga konsultasi dan bantuan hukum Perguruan Tinggi
2. Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan telah berbadan hukum/terdaftar di
Kementrian Hukum dan HAM (dibuktikan dengan menunjukan bukti pengesahan
dan persetujuan Kemenkumham), atau;
3. Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha;
4. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan
5. Memiliki minimal satu orang advokat (Lampirkan KTP dan KTA) dalam
kepengurusan;
6. Memiliki kantor yang beralamat jelas;
7. Mempunyai struktur kepengurusan yang jelas;
8. Memiliki rekening atas nama lembaga/organisasi (Lampirkan surat keterangan
dari bank atau fotokopi buku rekening);
9. Memiliki NPWP atas nama lembaga;

10. Bersedia menempatkan minimal 1 (satu) orang staf/anggota sebagai petugas piket
pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan kriteria :
- Membawa surat tugas dari LBH bersangkutan;
- Melampirkan Fotokopi KTP personil yang ditugaskan;
- Berpendidikan minimal S1Hukum/Syari’ah, atau jika menyertakan Mahasiswa,
- Mahasiswa yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara
dan Praktek hukum Acara Peradilan Negeri (dengan melampirkan
Ijazah/Transkrip Nilai);
- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai advokat/anggota lembaga
bantuan hukum;
- Menyerahkan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi
(khusus untuk advokat).
11. Lulus tahapan evaluasi sebagaimana yang dipersyaratkan;
12. Mengisi form isian kualifikasi dan dokumen yang dipersyaratkan dalam SDP;
13. Bentuk-bentuk formulir isian kualifikasi dan persuratan, dan lainya dapat dilihat
pada dokumen pengadaan;

untuk dokumen lengkap nya klik lik disini

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan
Kepegawaian Negara Nomor 11741/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 12 Desember 2023
perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2023 dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Computer Assisted Test
(CAT) BKN dimulai pada tanggal 16 s.d. 22 Desember 2023.
2. Peserta mencetak ulang kartu ujian dengan lokasi ujian yang ditentukan.
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti SKB sesuai dengan lokasi ujian, jadwal dan
pembagian sesi serta memedomani tata tertib pelaksanaan ujian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan II dan daftar nama peserta SKB tercantum dalam
Lampiran III Pengumuman ini.
4. Jadwal pelaksanaan SKB peserta luar negeri akan diberitahukan lebih lanjut.
5. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan, apabila tidak
hadir maka dianggap gugur/mengundurkan diri.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung
jawab peserta.
7. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak
yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Mahkamah
Agung atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada
peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk
apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani.

Plt.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2023

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Selaku
Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,

Sugiyanto

dokumen lengkapnya

link dokumen